Perayaan May Day 2026 di Lapangan Monas dihadiri lebih dari 200 ribu buruh, dari beberapa konfederasi serikat pekerja/buruh di Indonesia.

Dalam peringatan Hari Buruh Internasional, Presiden Prabowo Subianto menjadi presiden pertama sejak era Soekarno yang bersedia hadir dalam peringatan May Day,

Perkara ini bermula dari tindakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan perusahaan terhadap 3 (tiga) orang pekerja yang salah satunya menjabat sebagai General Affair. PHK tersebut diduga dilakukan secara sepihak dengan alasan-alasan yang tidak proporsional dan tidak berdasar hukum.

Melalui deklarasi ini, ILO bersama Kemen Perekonomian RI, Kemnaker, Kementerian Ham, Apindo, Kadin Indonesia serta 10 Konfederasi serikat pekerja/buruh Indonesia menegaskan bahwa penghormatan HAM dan pekerjaan layak adalah fondasi keberlanjutan usaha, pengembangan tenaga kerja, serta ketahanan ekonomi nasional.

Agenda ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya, ykni Lokakarya evaluasi dan perencanaan program kerja 5 tahun ACV CSCi dan WSM Belgia, yang dilakukan Kamis (22/01/2026) di Jakarta, yang bertujuan untuk mengevaluasi program kerja tahun sebelumnya dan menyusun rencana program kerja 2026-2031, khususnya dalam hal penguatan kerja layak bagi anggota KSBSI dan buruh Indonesia.

3 Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh Besar di Indonesia resmi mendeklarasikan dukungannya untuk Polri tetap dibawah Presiden RI, di Jakrta, pada Kamis (12/02/2026).

Agenda pertemuan tersebut selain untuk bersilaturahmi juga dalam rangka mendorong Desk Ketenagakerjaan Polri agar terbentuk sampai tingkat daerah (Polsek).

Komisi IX mengumumkan bahwa Dedi Hardianto bersama Ujang Romli terpilih sebagai anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan dari unsur pekerja. Pengumuman tersebut menjadi bagian dari hasil seleksi untuk calon anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan yang dilaksanakan mulai 2 Februari 2026.

Nihayatul Wafiroh Wakil Ketua Komisi IX DPR RI menyatakan, calon-calon Dewan Pengawas BPJS tersebut diajukan Presiden. Masing-masing calon Dewas berjumlah sepuluh orang dan nantinya akan mengkrucut menjadi 5 orang Dewas.

Elly menilai penataan kelembagaan Polri seharusnya didasarkan pada kajian konstitusional yang matang, bukan keputusan politis jangka pendek yang berisiko merusak independensi Kepolisian.